Ini Tanggapan Ketua Fraksi Yang Yang Terdepak Dari Koalisi Pemilihan Pimpinan AKD DPRD Padang

ExposSumbar ,PADANG — Koalisi fraksi di DPRD Padang mengalami perpecahan, terlihat dari pemilihan struktur pimpinan komisi, Selasa lalu (17...

ExposSumbar,PADANG — Koalisi fraksi di DPRD Padang mengalami perpecahan, terlihat dari pemilihan struktur pimpinan komisi, Selasa lalu (17/1). Untuk struktur pimpinan komisi dipimpin oleh koalisi baru terdiri dari lima fraksi, yaitu fraksi golkar bulan bintang, PAN, hanura, demokrat dan PKS. Sebelumnya tahun 2016 koalisi DPRD Padang terdiri dari tujuh partai yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, PKB, dan PBB.

Sementara itu fraksi gerindra tidak bergabung lagi pada koalisi baru ini, sehingga tidak satupun anggota dari partai pemenang pemilu 2014 lalu ini mendapatkan kursi pimpinan komisi di DPRD Padang. Selain itu juga ada tiga fraksi lainnya turut tidak kebagian kursi pimpinan komisi yakni fraksi PPP, fraksi perjuangan bangsa (PDIP-PKB) dan nasdem.

Ketua Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti mengaku tidak bergabungnya gerindra pada koalisi yang baru tersebut merupakan hal yang biasa dalam politik.”Ada beberapa hal yang terjadi pada kondisi gerindra saat ini dan saya tidak bisa pungkiri itu. Untuk koalisi mereka mencari peluang dan itu sesuatu yang wajar dalam politik,” sebutnya, Kamis(19/1)

Namun, ia melanjutkan sebagai ketua fraksi ia telah berusaha dan berupaya melakukan lobi pada pemilihan struktur pimpinan komisi. Ia menyebutkan bahwa fraksi satu kesatuan tidak hanya milik ketua fraksi saja.

“Prinsipnya kita akan bekerja sama nantinya menjalankan tupoksi sebagai anggota dan ke depannya kita akan siap mendukung,” sebutnya.

Ketua fraksi PDI-P Wismar Panjaitan mengatakan DPRD merupakan lembaga politik. Mengenai PDI-P yang tidak bergabung lagi dalam koalisi ia menjelaskan secara lembaga tidak ada unsur pecah tetapi ada unsur kepentingan masing-masing.

“Ada pengelompokan sesuai dengan kepentingan partai, apalagi ini sudah mulai tahun politik di Kota Padang, pada 2018 nanti sudah mulai pilkada,” ujarnya. Tidak bergabungnya fraksi PDI-P ia melanjutkan hal itu terjadi karena beda kepentingan. Secara tidak langsung dengan adanya pengelompokan berarti proses demokrasi di Kota Padang betul terjadi.

Namun begitu, ia mengaku bahwa fraksi PDI-P tidak pernah diajak untuk bergabung pada koalisi yang baru.  “Mereka tidak pernah mengajak kami untuk koalisi, kami juga mencoba untuk berkomunikasi tapi sudah seperti tertutup, ya karena ada kepentingan, kalau memang terbaik untuk Kota Padang kami mendukung,” terangnya.(BI)