Anggota DPRD Padang Faisal Nasir ExposSumbar ,PADANG - Pencapaian realisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2016 hanya...
 |
| Anggota DPRD Padang Faisal Nasir |
Hal ini sangat mengecewakan Pansus Pendapatan DPRD Padang, apalagi diketahui untuk pencapaian target pendapatan 2017 yang saat ini sudah di bulan Juli, baru hanya sekitar 40 persen saja dari targat PAD 2017 yang tentunya lebih besar dari target 2016 lalu.
Ketua Pansus Pendapatan DPRD Padang, Faisal Nasir mengatakan tentunya dengan apa yang telah disetujui Pemko Padang mengenai target pendapatan daerah ini, harusnya dapat terealisasikan dengan semestinya.
Pemko tidak perlu lagi mengulur-ngulur waktu terkait hal ini, karena hanya membuat Kota Padang lambat berkembang. Disisi lain ia menilai dilapangan banyak terjadi kasus pungli dibeberapa OPD yang ada di Kota Padang, sehingga proses target yang ditetapkan tersendat masuknya untuk pencapaian PAD.
Saya dengan data yang ada bisa mengatakan apa yang telah di laporkan oleh OPD terkait adalah tidak benar sesuai fakta rill dilapangan. Masa iya dalam satu bulan untuk kawasan parkir di GOR Agussalim hanya setor sebesar Rp10ribu seharinya untuk lahan parkir yang ada didepan kolam renang saja, sementara retribusi parkir yang lainnya untuk kawasan GOR H.Agussalim ini tidak ada laporannya. Kemana perginya laporan lainnya untuk perpakiran disana, " kata Faisal, Sabtu(8/7)
Selain itu yang lebih anehnya lagi pendapatan di sektor parkir pada Dishub Padang dari tahun ke tahun malah terus menurun. "Padahal secara logika, setiap hari atau bulannya kendaraan terus bertambah, tapi kenapa pendapatan parkir malah turun, ini sangat aneh sekali, bagaimana kajiannya itu," ujarnya.
Kemudian masalah titik titik parkir yang ada di Kota Padang, sampau saat ini tidak ada laporannya, serta mengenai Parkir Meter seakan seperti ada upaya untuk menggagalkannya. Dalam hal ini Walikota dinilai seakan membiarkan teejadinya pungli disektor perpakiran ini.
Lebihlanjut Faisal mengatakan, dia menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang tidak melakukan apa - apa, tidak mampu mengkoordinir peningkatan PAD pada OPD berkaitan,serta banyaknya kebocoran potensi pajak yang ada di Kota Padang.
Padahal sebenarnya banyak sekali potensi pajak yang dapat digali selain PT. Semen Padang. "Berapa banyak cafe - cafe, tempat hiburan malam, tempat bermain bilyar, tempat kuliner, tempat hiburan yang makin menjamur dan itu semua tentunya ada transaksi keuangannya yang dalam artian mencari keuntungan, " ujar Faisal.
Faisal menilai Bapenda atau dinas pendapan tidak melakukan apa -apa, sehingga tidak ada peningkatan. Malahan menghabiskan anggaran pada Belanja Langasung ( anggaran untuk kegiatan,red) sebesar Rp13 Miliar setahun,dalam artian lebih Rp1 Miliar yang dihabiskan dalam sebulan. "Namun hasil kerjanya apa, tidak ada, " tegasnya
Lebihlanjut katanya, kenapa Walikota meminta Dinas Pendapatan berdiri sendiri, dan setelah disetujui yang saat ini menjadi Bapenda kok tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jika memang Walikota ingin mencapai target pendapatan yang tinggi, kenapa kepala dinas yang tidak bisa mencapai pendapatan dibiarkan saja, tidak diberikan sangsi. "Kapan perlu dipecat saja, digantikan saja dengan orang yang mampu bekerja untuk peningkatan PAD ini, " tegasnya.
Faisal Nasir, Anggota DPRD Padang Fraksi PAN ini meminta kepada pimpinan daerah yakni Walikota Padang untuk melakukan evaluasi kepada pimpinan OPD yang target PAD tidak terpenuhi di SKPD yang dipimpin.
Pemko tidak perlu lagi mengulur-ngulur waktu terkait hal ini, karena hanya membuat kota padang lambat berkembang. Disisi lain ia menilai dilapangan banyak terjadi kasus pungli dibeberapa SKPD yang ada di Kota Padang, sehingga proses target yang ditetapkan tersendat masuk.
"Ia berharap pemerintah mengambil tindakan tegas terkait hal ini, agar ini tidak berlarut-larut terjadi serta apa yang diinginkan pemko melalui visi dan misi dapat terealisasikan, " ungkap politisi PAN itu(BI)
COMMENTS