 |
| Hearing Komisi I dengan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM), Asisten Pemerintahan Setdako Padang, Kabag Pemerintahan dan 11 Kecamatan se Kota Padang |
Ekspos Sumbar (PADANG) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang bakal digelar Juni 2018 datang, Namun dalam hearing yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM), Asisten Pemerintahan Setdako Padang, Kabag Pemerintahan dan 11 Kecamatan se Kota Padang terungkap lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan ada dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.
Hearing yang dilaksanakan di gedung DPRD Padang, Kamis (18/1) ini dalam rangka persiapan pemerintah kota padang dalam menyukseskan pilkada padang 2018. Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan, namun dari pantauan media ini, heariang itu tanpa didampingi satupun anggota Komisi I lainnya.
Komisi I DPRD Kota Padang menilai, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan kepada pemilih pemula terkait pelaksanaan Pilkada. "Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan Pilkada kepada pemilih pemula ini," ujar Azirwan.
Dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis."Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera," tegas Azirwan.
Azirwan juga mendesak BKSDM dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Apa lagi, kata Azirwan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.
Pada kesempatan itu,11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. Dalam kesempatan itu 11 camat kota padang juga menyampaikan permohonan penambahan pengawai kontrak untuk 11 kec di kota padang. Hal ini didasari karena banyak ASN yang pensiun di tahun 2018.
Sementara itu, komisioner KPU Padang Yusrin Trinanda mengakui memang sosialisasi saat ini agak terlambat karena tingginya beban kerja yang dilakoni KPU saat ini.
"Namun begitu, dia mengaku, KPU sebelumnya pada 2017 lalu sudah melakukan jambore demokrasi yang melibatkan anggota pramuka siswa SMA dan SMK se Kota Padang tujuannya sebagai ajang sosialisasi kepada pemilih pemula," ungkapnya.(BI)
