Padang - Dari kunjungan ke Kota Depok, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang banyak memperoleh masukan. Seperti sa...
Padang - Dari kunjungan ke Kota Depok, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang banyak memperoleh masukan. Seperti saat kunjungan Komisi I di Bappeda Kota Depok yang menerapkan sistem penyusunan APBD anti repot.
Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyebutkan, banyak masukan yang diperoleh anggota DPRD Kota Padang selama melakukan kunjungan ke Kota Depok. Misalnya saja dari Bappeda Kota Depok yang merapkan sistem penyusunan APBD anti repot.
"Bappeda Depok dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 mengembangkan sistem informasi sendiri dalam proses penyusunan APBD mereka yang terintegrasi dan anti repot. Dalam proses penyusunan APBD tersebut, setiap OPD diberikan token atau password sendiri untuk masuk ke sistem informasi rencana anggaran APBD yang disusun," ungkap Budi Syahrial, Selasa, (24/9)
Bahkan, kata Budi, dana pokir anggota DPRD Kota Depok sebanyak 50 orang dipersilahkan dimasukkan ke dalan sistem dengan memberikan token atau password tersendiri yang dikerjakan oleh sekretariat fraksi masing-masing untuk diletakkan pada pos-pos yang diinginkan.
"LAKIP tetap dipakai dan diintegrasikan sehingga semua proses dapat dibaca oleh semua pihak dan terbuka untuk diakses bagi yang berkepentingan. Model ini dikembangkan agar setiap nomor rekening belanja langsung dengan berbagai kegiatan dapat dikontrol dengan baik dan terkunci, sehingga ke depan menimbulkan transparansi anggaran dan akuntabilitas anggaran kota yang baik," katanya.
Dibandingkan dengan Kota Padang, kata Budi, apa yang telah dilakukan Pemko Depok ini perlu ditiru sehingga setiap OPD dan legislator dapat bekerja nyaman tanpa harus repot berkoordinasi.
Kunjungan Komisi I DPRD Kota Padang ke Kota Depok sendiri dalam rangka mendapatkan masukan untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Padang 2019," pungkas Budi Syahrial (Arman/By)
