Padang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Edmon mengkritisi peny...
Padang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Edmon mengkritisi penyerapan PAD Kota Padang hingga September 2019 masih rendah. Ironisnya, jika diurutkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serapan terendah justru pada instansi Dinas Kominfo.
Hingga September 2019 anggaran yang berhasil diserap oleh Dinas Kominfo hanya 12 persen. Kemudian, Dinas Perhubungan baru terserap hanya 29 persen. Parahnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya 27 persen.
"Rendahnya realisasi atau pencapaian kegiatan mau tidak mau akan mengurangi volume kegiatan pemerintah kota Padang," kata Edmon, Jumat (27/9).
Khusus Dinas Perhubungan Kota Padang terkait dengan pendapatan retribusi parkir, Anggota Komisi II memandang, dari nilai kontrak dengan pihak ketiga. Perlu dilakukan peninjauan ulang kesepakatan kontraknya terhadap seluruh tempat parkir. Karena, nilai kontraknya sangat rendah dibandingkan potensinya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengkritisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengalami kenaikan luar biasa hingga lebih dari 500 persen. Akibatnya berimbas pada kenaikan BPHTB (Pajak Pembeli) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sehingga hal tersebut sangat memberatkan masyarakat.
Begitu juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastiliyal Aye. Dia menyoroti kinerja sejumlah OPD Pemerintah Kota Padang yang disarankan untuk dimutasi. Saran itu disampaikan dalam penyampaian pandangan akhir fraksi Partai Gerindra pada rapat paripurna di Gedung Bundar Sawahan, Jumat (27/9) lalu.
"Didapati kinerja sejumlah OPD belum maksimal dan disarankan untuk dimutasikan," kata Ketua Fraksi Gerindra, Mastilizal Aye.
Maka dari itu, Mastilizal Aye mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah supaya terkumpul secara maksimal. Namun, dari besarnya potensi pendapatan kota Padang hanya sedikit yang dapat dijadikan pendapatan andalan pemerintah setempat.
"Sebagai contoh kebijakan optimal realisasi parkir yang berada pada kecamatan Padang Barat belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan kota Padang bahwa kebijakan optimal realisasi parkir ini dengan hubungan riset sosial dan ekonomi," kata Aye. (Arman/Mil)
