Padang - Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi serta penjualan pupuk bersubsidi oleh distributor di atas ketentuan harga HET kepada peng...
Padang - Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi serta penjualan pupuk bersubsidi oleh distributor di atas ketentuan harga HET kepada pengecer/kios. Anggota DPR RI Andre Rosiade, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar, GM Pemasaran PT Pupuk Iskandar Muda, dan Kepala Perwakilan PT Petrokimia Gresik melakukan diskusi membahas masalah tersebut, Sabtu (23/11) malam.
Dalam forum diskusi terbuka itu, juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan beserta wartawan media cetak dan elektronik.
Usai diskusi, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kepada wartawan mengatakan, diskusi ini mencari akar permasalahan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Barat. Disini kita mengundang GM Pemasaran PT Pupuk Iskandar Muda, dan Kepala Perwakilan PT Petrokimia Gresik, karena dua pt tersebut yang bertanggung jawab menyiapkan pupuk bersubsidi di Sumatera Barat.
"Sehingga saat diskusi tadi, seluruh permasalahan terbuka, kuota kita memang kurang bahkan sudah habis. Untuk itu saya hari senin nanti akan berkirim surat kepada presiden jokowi, nanti dan tembuskan ke kementrian pertanian seperti yang saya lakukan ketika kuota bbm habis," kata Andre
Ia berharap, supaya ini bisa mendorong agar kuota tambahan ada sk realokasi dari menteri pertanian agar ada kuota tambahan pupuk bersubsidi untuk musim tanam sekarang terjadi di Sumatera Barat.
"Lalu kita juga minta waktu pak menteri pertanian untuk bertemu, agar beliau mau membantu provinsi Sumatera Barat. Itu langkah langkah yang akan saya lakukan nanti," ujar Andre
Ia juga berharap kepada Gubernur untuk melakukan hal sama. Sekali lagi pak gubernur, saya kritik anda, ini masalah Sumatera Barat. Kita tunggu juga suratnya pak gubernur, untuk penyelesaian permasalah ini, baik alokasi kuota bbm maupun kuota pupuk bersubsidi.
"Ditunggu suratnya pak gubernur, bukan suratnya pak kadis, bapak punya wakyu keluar negeri, bapak punya waktu berpantun pantun di acara pernikahan. Masa bapak nggak punyak waktu membuat surat ke menteri. Kalau memang anda tidak punya waktu, lebih baik anda mengundurkan diri menjadi gubernur sumatera barat, gitu loh, masyarakat butuh hasil kerja, bukan buku pantun berjilid jilid," pungkas Andre Rosiade.
Sementara, dari paparan GM Pupuk Iskandar Muda dan Kepala Perwakilan Petrokimia, hampir semua alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumbar tahun 2019 sudah didistribusikan. Sementara kebutuhan akhir November dan bulan Desember sudah tidak ada alokasi. Artinya, petani Sumbar harus membeli pupuk non subsidi untuk bercocok tanam pada bulan Desember. Ini kabar buruk bagi petani Sumbar.
Dikesempatan anggota DPRD Fraksi PAN Kabupaten Pesisir Selatan Novermal Yuska meminta supaya manajemen PIM dan Petrokimia menindak tegas distributor yang menjual pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga HET kepada pengecer/kios. Diterangkan Novermal, di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, distributor pupuk Urea bersubsidi jual pupuk kepada pengecer/kios Rp97 ribu per karung isi 50 kg, padahal HET-nya hanya Rp90 ribu.
Akibatnya, pengecer jual kepada petani Rp110 sampai Rp115 ribu per karung. Begitu juga dengan pupuk NPK Phonska, ZA, SP36 dan Petroganik, harganya juga di atas harga HET. Merespon ini, kedua pimpinan produsen pupuk bersubsidi tersebut berjanji akan menindak tegas distributor yang terbukti melanggar perjanjian jual beli pupuk bersubsidi," pungkasnya. (Arman)
