Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang saat jumpa Pers bersama Wartawan Padang - Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menanggapi kinerja pemerin...
 |
| Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang saat jumpa Pers bersama Wartawan |
Padang - Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menanggapi kinerja pemerintah kota dalam rentan waktu tahun 2019. Partai pemenang ke empat di Kota Padang ini menilai banyak PR yang mesti dikerjakan pemko.
Untuk itu, Fraksi Demokrat minta program kerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di evaluasi Walikota Padang pada 2020 mendatang.
Jika perlu evaluasi pimpinan OPD nya, untuk apa dipertahankan sosok yang tak mampu berkreasi dan berinovasi," kata Ketua Fraksi Surya Jufri saat jumpa Pers dengan awak media, Kamis 26 Desember 2019, diruang kerja Fraksi Demokrat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengatakan persoalan parkir meter yang dikelola pihak ke tiga sampai sekarang hasilnya tak nampak.
Ini perlu Walikota Padang mengkaji kembali dengan Dinas Perhubungan (Dishub) agar pendapatan asli daerah (PAD) bertambah. Kita sudah bantu anggaran untuk itu, namun realisasinya nihil.
"Maraknya parkir liar dan pelaku parkir sembarangan yang lokasinya merata membuat ruas - ruas jalan di Padang tambah macet menimbulkan keresahan warga. Kedepan, kita ingin konsep ini harus dibuat ulang supaya hasilnya maksimal dan anggaran yang keluar tak sia-sia," ujar Anggota Komisi II DPRD Padang ini.
Salisma, anggota Fraksi Demokrat yang tergabung dalam Komisi I DPRD Kota Padang yang membidangi Hukum dan Pemerintahan menilai penangan Perda dan Perwako yang dilaksanakan Sat Pol PP Padang tidak berjalan maksimal. Banyaknya kafe-kafe yang tidak berizin belum mendapatkan tindakan dari penegak perda tersebut.
Kita melalui masyarakat mendengar banyak kafe-kafe serta penjualan minuman keras (miras) yang berdekatan dengan rumah ibadah, ditambah adanya kafe yang buka hingga azan subuh," katanya.
Saat itu Salisma juga menyoroti janji Walikota soal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dulunya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sudah berkembang dibantu modal oleh Pemko.
Janji bantuan modal ini tak terealisasi sampai sekarang, ada empat KSPPS yang dijanjikan bantuan modal sebesar Rp.200 Juta perkelurahan , yakni di kawasan kelurahan Jati, Korong Gadang, Padang Besi dan Batuang Taba.
"Kita minta Walikota penuhi janji, agar pengurus KSPPS senang dan usahanya berjalan terus," tutup Salisma yang juga selaku pendiri KJKS Korong Gadang dan juga pengawas KSPPS hingga saat ini.
Selain itu, persoalan penataan PKL dan izin bagi pengusaha juga harus menjadi perhatian DPMPTSP dan Disbudpar.
Kita menilai selama ini pemko tak tegas dan semata-mata terkesan pembiaran bagi pelaku usaha yang nakal.
"Agar pelanggaran tak lagi banyak serta ini tak menajadi sorotan publik. Jika perlu dinas terkait turun ke lapangan upaya mengetahui kondisi sedetailnya," pungkasnya.
Lalu, Azwar Siry Anggota Fraksi Demokrat lain juga mempertanyakan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, seperti banyak warga yang tak patut menerima bantuan baik PKH, KIP, Rastra dan lain sebagainya.
Ia menilai data yang dipakai Dinsos masih tahun 2013, sehingga kondisi ditengah masyarakat banyak penerima bantuan yang semestinya tak berhak mendapat malah mereka dapat, begitu juga sebaliknya.
"Fraksi Demokrat siap tuntaskan terkait Basis Data Terpadu (BDT). Untuk itu kita minta evaluasi data itu dan pekerja di tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan harus diganti. Jangan orangnya itu-itu saja. Jika perlu beri SK dan diketahui Walikota Padang," tegas Ketua Komisi IV DPRD Padang ini.
Selanjutnya, Mukhlis Anggota Fraksi Demokrat lainnya meminta kepada Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perdagangan, iklan, restoran dan lainnya yang ada.
Jika perlu buat inovasi baru agar PAD maksimal tercapai serta pendapatan naik. Kita menilai Bapenda selama ini hanya menerima saja dan tak bergerak dalam mengejar target, sehingga PAD tak melonjak.
"Kemudian, soal Disdik diharapkan agar meningkatkan kualitas guru dan murid dari sekarang. Demi perubahan pendidikan dan kemajuan karakter anak. Saat ini kualitas pendidikan sudah bagus," ujarnya.
Kritisi membangun juga disampaikan Nilla Kartika, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang. Kita inginkan Kota Padang bebas banjir. Kepada Dinas PUPR diminta memaksimalkan pembangunan drainase secara merata dan tak asal siap saja.
Dia menilai drainase sekarang banyak yang tak sesuai dengan letaknya. "Akibatnya rumah - rumah masyarakat jadi sasaran banjir, selain itu banyak terjadi genangan air di ruas jalan utama yang menimbulkan kemacetan,"ucap Mantan kader PPP ini.
Selain itu terkait trafight light perlu dirombak dan tata lagi. Supaya lalu lintas lancar dan kesembrautan berkurang. Kedepan kita minta Dishub agar membuat terobosan baru baik soal parkir dan penataan. " Jangan Dishub cuek dan memberikan pembiaran saja," ungkap Anggota Komisi III DPRD Padang.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana meminta kepada PDAM untuk lanjutkan MoU dengan IPC Teluk Bayur soal air. Agar kebutuhan terpenuhi dan pemasok lain tak muncul. Sekarang ini memang sudah saling kerjasama antara kedua belah pihak, namun harus dikuatkan serta ada perubahan hendaknya. Jangan ini seremonial saja.
Lalu soal pergantian tahun kita minta Satpol PP patroli terhadap kehadiran kembang api, mercun dan kondom pada apotek yang nanti disalahgunakan generasi muda.
"Kita berharap pergantian tahun tak ternodai oleh prilaku maksiat. Untuk itu semua pihak harus terlibat dalamnya. Kepada wali murid mari jaga anaknya dan jangan beri fasilitas, supaya mereka tak keluyuran dan jalanan tak macet," pungkas Ketua DPC Demokrat Padang ini. (Arman/BM)
