Suasana Pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Bapenda Kota Padang Padang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang m...
 |
| Suasana Pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Bapenda Kota Padang |
Padang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mencatat, penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengalami penurunan yang cukup besar dalam hitungan 2019 hingga 2020. Faktor pandemi Covid-19 juga jadi alasan turunnya realisasi pencapai PAD.
Untuk itu, Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim berharap, Bapenda lebih tegas dan jemput bola dalam menagih pajak. Dengan sikap proaktif, maka target PAD yang diharapkan tercapai.
"Jika perlu, berbagai strategi dilakukan agar perusahaan dan masyarakat mau bayar pajak. Soal covid-19, itu jangan dijadikan alasan karena ini membahas anggaran 2019," ungkap Helmi Moesim usai rapat, Kamis (11/6).
Kepala Bapenda Kota Padang Al Amin mengatakan, penurunan penerimaan itu misalnya terjadi pada pajak bumi bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, wajib pajak yang sudah membayar pajak PBB dan BPHTB masih rendah ketimbang jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk membayar PBB dan BPHTB di Kota Padang.
Pandemi virus Corona berdampak cukup besar terhadap penurunan penerimaan pajak daerah. Bapenda kesulitan menagih pajak yang melekat pada pribadi masyarakat, karena berbagai macam alasan khususnya mengkambinghitamkan wabah virus corona.
"Kami tidak bisa berkeras-keras kepada masyarakat, tapi kalau menagih pajak perusahaan harus tegas," ungkapnya.
Memasuki era kenormalan baru atau new normal, Al Amin menyebut Bapenda Kota Padang akan mendorong layanan pembayaran BPHTB dan PBB. Diharapkan, warga dapat mulai membiasakan diri membayar PBB.
Menurutnya, target pendapatan Bapenda Tahun 2019 terealisasi 67 persen dari yang ditargetkan sebesar 60 persen. Seperti, pajak hotel yang ditargetkan Rp41 miliar, terealisasi Rp 41.241 miliar.
"Kemudian, pajak restaurant yang ditargetkan Rp 51 miliar yang terealisasi Rp 51.140 miliar. Lalu, pajak hiburan yang ditargetkan Rp 12 miliar sedangkan yang terealisasi Rp 9 miliar," pungkasnya. (Arman/De)
COMMENTS