Hari ke 2 Bimtek Jitu Pasna, Narasumber Sampaikan Dampak Kerugian Setelah Bencana Terjadi

Pemaparan materi oleh narasumber kepada peserta Jitu Pasna 2021 Padang - Dihari ke 2 Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebu...

Pemaparan materi oleh narasumber kepada peserta Jitu Pasna 2021

Padang - Dihari ke 2 Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) 2021 angkatan VI yang diadakan di Grand Basko Hotel Padang, menampilkan narasumber dari BNPB.

Mereka adalah DR. Marlina Adisty, M.Si dari Widyaiswara Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB dan Restu Martani, SE dari Analisis Estinasi.

Dalam paparannya, DR. Marlina Adisty, M.S menyampaikan, bagaimana dampak kerugian soal bencana tersebut.

Pelatihan peningkatan Jitu Pasna ini sebagai upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana.

Secara umum upaya-upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta pemulihan.

Pemulihan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana menjadi seperti semula dan bahkan lebih baik.

"Upaya yang dilakukan berupa rekonstruksi atau pembangunan kembali maupun rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek yang terdampak bencana," ujarnya.

Sebagai bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun kemanusiaan.

Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik serta pengurangan risiko bencana yang diwujudkan pembentukan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Proses penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dilakukan melalui Jitu Pasna yang di dalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pascabencana.

Dokumen ini merupakan instrumen yang akan dipakai oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada informasi akurat dari pihak terdampak bencana, berupa dokumen rencana aksi.

Sedangkan Restu Martani, SE membahas materi Kebijakan Rehabilitasi Kebencana. (**)