eXpos Sumbar – Perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Bupati Solok terpilih, Jon Firman Pandu, kembali mencuat. Beberapa kritik tajam dilontarkan terkait aktivitasnya di media sosial yang dianggap lebih mengutamakan pencitraan, sementara pihak pendukungnya membela bahwa hal tersebut merupakan upaya transparansi dan komunikasi publik yang sangat penting.
Fokus pada Pencitraan di Media Sosial
Dr. Adli, seorang pengamat kebijakan publik, mengkritik aktifitas Jon Pandu yang sering memposting kegiatan-kegiatannya di media sosial meskipun belum resmi dilantik. Ia menilai bahwa terlalu banyak fokus pada pencitraan bisa mengalihkan perhatian dari tugas utama seorang pemimpin, yaitu merancang dan menjalankan program-program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Pemimpin seharusnya lebih banyak terlibat dalam diskusi dan perencanaan yang membawa perubahan nyata, bukan hanya sibuk membangun citra di dunia maya. Tagline seperti 'Sejuk dan Damai' yang diusung terasa kurang relevan dengan kebutuhan kepemimpinan yang berani dan solutif," ungkap Dr. Adli.
Ia menambahkan bahwa budaya Minangkabau sangat menjunjung tinggi musyawarah sebagai cara untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, pendekatan yang terlalu damai tanpa keberanian menghadapi perbedaan pendapat bisa menumbuhkan stagnasi dalam pemerintahan.
Transparansi dan Komunikasi Publik
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa aktivitas Jon Pandu di media sosial bukan sekadar untuk pencitraan, melainkan sebagai sarana transparansi dan komunikasi dengan publik. Menurut Hafni, Jon Pandu aktif menyampaikan berbagai inisiatif yang tengah dipersiapkan untuk kemajuan Kabupaten Solok.
“Beliau telah banyak membahas program-program strategis yang sudah dimulai, seperti pengadaan mesin pengolah sampah, peningkatan infrastruktur telekomunikasi, dan perbaikan layanan transportasi. Semua ini harus diketahui oleh masyarakat agar mereka paham proses dan arah pembangunan yang tengah berjalan,” ujar Hafni.
Hafni juga menambahkan bahwa meskipun Jon Pandu belum resmi dilantik, ia sudah mulai membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan tokoh masyarakat, untuk mempersiapkan implementasi program kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Ini bukan soal pencitraan, melainkan transparansi. Media sosial adalah cara yang cepat dan efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik. Dengan keterbatasan anggaran daerah dan dukungan dari pemerintah pusat, Jon Pandu sudah mulai bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan,” jelas Hafni.
Tantangan dan Harapan Masyarakat
Perdebatan ini mencerminkan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Solok terhadap kepemimpinan Jon Firman Pandu. Di satu sisi, kritik dari Dr. Adli mengingatkan pentingnya keseimbangan antara komunikasi publik dan perencanaan strategis yang terukur.
Di sisi lain, klarifikasi dari Hafni Hafiz menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh Jon Pandu adalah bagian dari upaya membangun transparansi dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Sebagai Bupati terpilih, Jon Pandu akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa strategi komunikasinya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Masa seratus hari kerja pertama menjadi waktu yang krusial untuk menunjukkan bahwa visi "Sejuk dan Damai" yang ia usung tidak hanya sekadar slogan, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang mendukung kemajuan Kabupaten Solok.
Pada akhirnya, bagaimana seorang pemimpin menanggapi kritik dan bagaimana ia menyesuaikan arah kebijakannya akan menjadi ukuran dari keberhasilannya dalam memimpin. Kritik bukanlah ancaman, melainkan cermin yang dapat membantu seorang pemimpin untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Apakah kepemimpinan Jon Pandu akan mampu menjawab tantangan dan memenuhi harapan masyarakat? Waktu yang akan memberikan jawabannya.
(Rahmad Halilintar)
