eXpos
Sumbar – Wakil Bupati Solok Jon Firman
Pandu menyambut kedatangan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dalam sebuah
pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Solok, Arosuka pada 9
januari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk
melakukan koordinasi terkait kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional -
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Solok, yang merupakan salah satu
target nasional untuk mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar
95% pada tahun 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut
Asisten I Drs. Syahrial MM, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Inda
Deryannde Hasman, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solok Neri Eka Putri, Kepala
Kantor Kabupaten Solok Ratna Sarry Wibowo, Kepala Bagian Kepesertaan Evan
Jasman, serta Kepala OPD dan anggota komite BPJS Kesehatan.
Jon Firman Pandu, dalam sambutannya,
menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan,
Pemerintah Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan
kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Solok. Menurutnya, masalah kepesertaan ini
menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Solok, terutama mengingat
keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah saat ini.
"Selamat datang kepada
rombongan dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok. Kami sangat menghargai
kesempatan ini untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil
untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok," ujar
Jon Firman Pandu.
Wakil Bupati Solok juga meminta
saran dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengenai langkah-langkah yang harus
diambil oleh Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya dalam hal pengelolaan
anggaran yang terbatas untuk memastikan program jaminan kesehatan masyarakat
dapat berjalan dengan baik.
"Persoalan kepesertaan
masyarakat di Kabupaten Solok ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami. Kami
harus menemukan solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat
dioptimalkan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada," tambahnya.
Selama pertemuan, kedua pihak
membahas berbagai upaya kolaborasi untuk mencapai target 95% UHC pada tahun
2025. Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah identifikasi
kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepesertaan JKN-KIS dan
langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga
memberikan sejumlah rekomendasi dan arahan untuk membantu Kabupaten Solok
mempercepat pencapaian UHC. Mereka berharap sinergi yang terjalin antara BPJS
Kesehatan, Pemerintah Kabupaten, dan berbagai pihak terkait akan membawa dampak
positif bagi keberhasilan program JKN-KIS di Kabupaten Solok.
Sebagai penutup, Wakil Bupati Solok
mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan atas saran dan
arahan yang diberikan, serta berharap agar kerja sama yang baik ini dapat terus
berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Solok.
