eXpos Sumbar – Ketegangan antara insan pers dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Solok, Ismael Koto, SH.
Politisi dari Partai Demokrat ini mendesak Bupati Jon Firman Pandu, SH, dan Wakil Bupati H. Candra, SH.I, untuk segera mengambil langkah strategis guna meredakan situasi tersebut.
Ismael Koto, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan bahwa kepemimpinan pasangan JFP-Candra yang mengusung tagline "Solok Sejuk, Damai, dan Sejahtera" harus mampu merangkul seluruh pihak, termasuk insan pers yang selama ini menjadi mitra pemerintah.
"Sebagai daerah yang mengedepankan kedamaian, pemerintah daerah harus mendengarkan suara wartawan dan memperbaiki hubungan kemitraan dengan mereka," tegasnya.
Menurut Ismael, masalah utama yang menyebabkan ketegangan ini adalah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Solok yang mewajibkan verifikasi Dewan Pers bagi media yang ingin menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.
Hal ini menyulitkan sejumlah media yang sudah beroperasi sesuai dengan prinsip jurnalistik dan berbadan hukum namun belum terverifikasi Dewan Pers. "Banyak media yang selama ini telah bekerja keras namun terhambat dalam menjalin kerjasama dengan Pemkab Solok," ujarnya.
Ismael mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan ini bahkan memicu surat terbuka dari wartawan yang meminta penghentian sementara pemberitaan terkait Pemkab Solok hingga ada kejelasan soal kerja sama dan pembayaran jasa pemberitaan.
Pentingnya Fleksibilitas Kebijakan
Lebih lanjut, Ismael menekankan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah daerah. Meskipun peraturan mengenai verifikasi harus ditegakkan, namun ia meminta agar ada ruang bagi penerapan kebijakan yang lebih adaptif.
"Di beberapa daerah lain, kepala daerah sudah mengambil kebijakan untuk menjalin kemitraan dengan media tanpa harus terjebak dalam birokrasi yang terlalu ketat," jelasnya.
Ismael juga memberikan apresiasi terhadap peran penting pers di Kabupaten Solok. Menurutnya, selain sebagai sarana untuk menyebarkan informasi pemerintah, pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik. "Pers merupakan pilar keempat demokrasi, yang harus dijaga peran dan kebebasannya," ungkapnya.
Sebagai seorang yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, politik, dan bisnis, Ismael Koto sangat menghargai kontribusi media. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak lepas dari dukungan media yang membantu menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
"Media memiliki peran yang sangat besar dalam membangun partisipasi masyarakat dan menjaga keharmonisan bangsa," ujarnya.
Ismael berharap agar Pemkab Solok dapat segera menemukan solusi terbaik agar hubungan antara pemerintah dan insan pers kembali harmonis, demi kemajuan daerah yang lebih baik.
(Rahmad H
